Padang — Dompet Dhuafa mencatat sejumlah arahan strategis dari Gubernur Sumatra Barat, Buya Mahyeldi, terkait penanganan penyintas bencana galodo dan banjir bandang di Sumatra Barat. Arahan tersebut disampaikan di Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (6/1/2026).
Perwakilan Dompet Dhuafa, Imam Alfaruq, Kepala Departemen Literasi dan Fundraising Wakaf Dompet Dhuafa, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendorong pendekatan pemulihan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Salah satu poin utama yang disampaikan Gubernur Sumbar adalah pemberian Dana Tunggu Huni (DTH) berupa bantuan tunai bagi warga yang rumahnya hilang atau rusak berat, agar dapat menyewa rumah layak huni, bukan tinggal di hunian sementara (huntara). Menurut Imam, kebijakan ini sejalan dengan aspirasi sejumlah kepala daerah lain, seperti Wakil Bupati Solok Candra, Kepala Kementerian Agama Solok Zulkifli, serta Sekretaris Daerah Kota Padang Dr. H. Andree.
“Pemerintah menilai masyarakat lebih nyaman menyewa rumah yang sudah memiliki fasilitas lengkap. Selain lebih manusiawi, skema ini juga menggerakkan ekonomi warga lain yang memiliki rumah kosong,” ujar Imam.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar juga menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia dashboard Satu Data Bencana Sumatra yang berada di Posko Bencana Sumbar. Lembaga kemanusiaan dan NGO diharapkan dapat merujuk data tersebut sebagai basis intervensi agar bantuan tepat sasaran.
Gubernur Sumbar turut menyampaikan bahwa tiga gubernur, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyinkronkan penanganan bencana. Khusus Sumatra Barat, seluruh data kabupaten dan kota terdampak telah masuk dan saat ini berada pada tahap akhir verifikasi. Pemerintah menargetkan Surat Keputusan Gubernur terkait R3P (Rencana Rekonstruksi Ruang Pemukiman) akan diterbitkan pada 9 Januari 2026.
Baca Juga : 171.379 Rumah Rusak, Dompet Dhuafa Targetkan Bangun 1.000 RUMTARA bagi Penyintas Bencana Sumatra
Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Dalam aspek infrastruktur, Buya Mahyeldi mengajak NGO untuk berpartisipasi membangun jembatan-jembatan kecil yang putus, terutama yang vital bagi akses warga terdampak namun belum terjangkau anggaran negara. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan Perhubungan, akan memprioritaskan pembangunan jembatan besar yang bersifat strategis.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Banyak puskesmas dilaporkan rusak dan tidak mampu menjangkau seluruh penyintas, terutama di wilayah pedalaman dan hulu mata air. Dukungan layanan kesehatan bergerak sangat dibutuhkan untuk menutup celah layanan tersebut.
Terkait hunian, pemerintah mencatat bahwa huntara di Kota Padang sudah terbangun namun belum dihuni. Hal ini memperkuat kebijakan DTH sebagai solusi yang lebih diminati masyarakat. Untuk hunian tetap (huntab), pemerintah menyiapkan dua skema, yakni huntab komunal yang dibangun Kementerian Perumahan serta huntab individual yang dibangun BNPB. Seluruh warga yang masuk kategori terdampak berat dalam database resmi dipastikan akan mendapatkan penggantian.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga akhir Februari dan meningkat pada Maret–April, sehingga seluruh pihak diminta mengatur ritme bantuan dengan kewaspadaan tinggi. Fokus utama pemulihan di sektor infkastruktur ini yaitu normalisasi alur sungai yang mengalami sedimentasi berat. Sedimen tebal ini mengakibatkan perubahan aliran sungai sehingga dapat memperluas zona merah bencana. Terlebih lagi apabila banjir susulan datang yang akan mengancam lahan warga.
Beberapa titik rawan, seperti Tabia Manggadang di kawasan Batang Kuranji, menjadi perhatian khusus Pemprov Sumbar karena peningkatan volume air yang signifikan. Penanganannya disebut sebagai pekerjaan besar dan jangka panjang.
Sosial Ekonomi Pascabencana
Dalam aspek pemulihan sosial, pemerintah menekankan pentingnya psikoterapi bagi penyintas dewasa, terutama menjelang Ramadan. Pengajian, tabligh akbar, kehadiran dai, serta dukungan psikolog dinilai penting untuk menenangkan mental masyarakat yang terdampak.
Selain itu, pemerintah juga mendorong skema cash for work, dimana warga diberikan dana untuk membersihkan rumah masing-masing, sekaligus membuka kembali peluang usaha dan mata pencaharian agar daya beli masyarakat meningkat secara bertahap.
Salah satu isu yang masih belum mendapatkan keputusan adalah terkait pemanfaatan material batu dan pasir pascabencana, termasuk kemungkinan pemecahan batu besar oleh warga. Pemanfaatan ini dapat menjadi salah satu solusi sosial agar warga dapat terus melanjutkan hidup.
Wakaf Hutan
Dalam jangka panjang, Pemprov Sumbar menekankan pentingnya pembangunan cek dam di wilayah hulu, serta mengapresiasi inisiatif Wakaf Hutan yang digulirkan Dompet Dhuafa. Buya Mahyeldi bahkan mendorong Dompet Dhuafa untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan guna melakukan reboisasi di hulu sungai yang menjadi sumber galodo.
Gubernur Sumbar juga mengusulkan jenis tanaman untuk program Wakaf Hutan dan Wakaf Pohon, seperti bambu, aren, rumput purifier, durian, kaliandra, dan tanaman berakar kuat lainnya. Menurutnya, keberadaan bambu di sejumlah titik sungai terbukti mampu menahan longsor dan galodo berkat sistem perakaran yang kokoh.
“Ini menjadi pengingat bahwa pemulihan bencana tidak hanya soal darurat, tetapi juga soal ekologi dan keberlanjutan,” tutup Imam.
Baca Juga : Inilah Kebun yang Menjadi Wakaf Produktif Berjangka di Dompet Dhuafa
